CEBU, Filipina: Di ruang konferensi pers yang penuh sesak, selemparan batu dari deretan resor mewah di Pulau Mactan, Filipina tengah, Presiden Ferdinand Marcos Jr menyoroti persoalan mendesak yang kini dihadapi negara-negara Asia Tenggara.

Konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah telah mengganggu rantai pasok dan berdampak besar bagi kawasan. Dalam pertemuan di pulau tersebut pada Jumat (8/5), para pemimpin ASEAN menyepakati berbagai langkah untuk memperkuat kerja sama di sektor energi dan ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan koordinasi dalam menghadapi krisis.

“Kita membutuhkannya bulan lalu. Lupakan bulan depan, enam bulan lagi, atau setahun ke depan. Kita membutuhkannya kemarin—kalau bisa bahkan lebih cepat. Jadi, begitulah cara kami memandang masalah ini,” kata Marcos.

KTT ASEAN ke-48 yang berakhir pada Jumat lalu menghasilkan sejumlah gagasan baru, seperti pembentukan cadangan bahan bakar regional dan mekanisme siaga untuk ketahanan pangan. Tujuannya adalah meredam dampak penutupan Selat Hormuz, serta potensi insiden serupa di masa depan, yang dapat menekan pasokan penting seperti bahan bakar dan pupuk di kawasan.

Para pemimpin juga sepakat untuk mempertimbangkan “protokol komunikasi dan koordinasi krisis” bagi para menteri luar negeri, guna memastikan respons kawasan yang “selaras, cepat, dan terkoordinasi” terhadap krisis lintas sektor.

Para ahli pun menyoroti urgensi gagasan-gagasan tersebut sekaligus tantangan besar dalam mewujudkannya.

BERBAGI ATAU MENIMBUN BBM

Marcos mengatakan pada Jumat bahwa masing-masing negara anggota ASEAN dapat menentukan sendiri cara memperoleh pasokan energi di tengah krisis bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah.

“Itu diserahkan kepada masing-masing negara untuk mengatur bagaimana mereka mendapatkan pasokan, karena kondisi kita semua berbeda,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan bahwa negara-negara ASEAN tetap bergerak searah dalam rencana pembentukan cadangan bahan bakar regional. Menurutnya, secara prinsip para pemimpin telah “sepakat”, meski rincian operasionalnya masih dibahas.

“Jadi, kami berupaya menjembatani perbedaan antarnegara. Kami tetap membuat pengaturan masing-masing, tetapi pada saat yang sama kami juga menyatukan langkah untuk mengembangkan gagasan cadangan bahan bakar—mencakup berbagai jenis energi,” tambahnya.

Gangguan di Selat Hormuz telah mengguncang pasokan bahan bakar dan mendorong kenaikan harga di seluruh kawasan. Selat yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia itu menangani sekitar seperempat perdagangan minyak dunia melalui jalur laut, dengan sekitar 80 persen pengirimannya menuju Asia.

Dalam pleno Jumat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengakui bahwa para menteri ASEAN telah membahas rencana cadangan bahan bakar. Namun, ia juga menekankan pentingnya percepatan ratifikasi ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA), yang terakhir diperbarui pada 2025.

APSA memungkinkan negara-negara anggota saling menopang kebutuhan minyak dan gas saat terjadi gangguan pasokan. Perjanjian ini juga merekomendasikan pembentukan cadangan minyak bersama sebagai langkah jangka menengah hingga panjang untuk mengurangi risiko saat terjadi gangguan.

Ditandatangani pertama kali pada 1986, kesepakatan ini mewajibkan negara-negara ASEAN untuk memperkuat ketahanan energi secara individu maupun kolektif, dengan kerja sama yang bersifat sukarela dan berbasis komersial.

Dalam skema respons darurat terkoordinasi APSA, seluruh negara anggota diharapkan berupaya memasok minyak kepada negara yang terdampak dengan total setara 10 persen dari kebutuhan domestik normalnya selama sedikitnya 30 hari.

Pada 14 April, Marcos dilaporkan mendesak negara-negara anggota untuk segera mengoperasionalkan APSA dan mengaktifkan mekanisme tersebut, dengan menjadikan krisis energi saat ini sebagai “uji coba langsung” untuk menarik pelajaran dengan “segera”.

“Ibaratnya, jika mekanisme ini sudah teruji dan rutin diaktifkan, ia bisa menjadi penyangga yang penting bagi negara yang lebih kecil saat menghadapi gangguan seperti yang kita alami sekarang,” ujarnya dalam KTT virtual ketahanan energi yang digelar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.

Meski demikian, APSA umumnya dipandang sebagai mekanisme koordinasi opsi terakhir yang hanya digunakan dalam kondisi kekurangan bahan bakar yang parah. Seperti banyak mekanisme ASEAN lainnya, penerapannya juga memerlukan konsultasi dan kesepakatan terlebih dahulu di antara negara-negara anggota.

Pembentukan cadangan bahan bakar regional ASEAN dinilai sebagai “ide yang baik”, namun pada kenyataannya arsitektur keamanan energi formal kawasan ini “masih belum sepenuhnya siap”, kata Joanne Lin, koordinator ASEAN Studies Centre di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura.

“APSA belum berlaku karena belum semua negara anggota meratifikasi,” ujarnya, merujuk pada versi ketiga dan terbaru yang diperbarui pada 2025.

Versi ketiga tersebut diperbarui untuk mencerminkan risiko energi modern dan integrasi gas, dengan penekanan lebih besar pada ketahanan energi kawasan secara luas, termasuk diversifikasi sumber energi dan koordinasi saat krisis.

Namun, dalam situasi krisis, sebagian besar pemerintah tetap harus memastikan pasokan dalam negeri mencukupi bagi warganya, kata Lin.

“Mereka akan berhati-hati untuk terikat pada kewajiban yang dapat membatasi fleksibilitas nasional, dan inilah dilema yang sebenarnya ingin diatasi oleh perjanjian ini,” ujarnya.

“Hal ini menunjukkan bahwa dalam krisis nyata, kebutuhan nasional tetap akan didahulukan dibanding komitmen regional.”

Sharon Seah, peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute, menilai APSA “tidak serta-merta” akan membantu negara anggota dalam menghadapi krisis Timur Tengah saat ini.

“Salah satu alasannya adalah proses ratifikasi membutuhkan waktu,” katanya kepada CNA, seraya mencatat bahwa APSA versi kedua yang ditandatangani pada 2009 butuh empat tahun bagi seluruh negara anggota meratifikasinya.

Bahkan, jika versi terbaru diratifikasi dengan cepat, perjanjian tersebut tetap bersifat “sukarela dan komersial”, ujarnya.

“Jika semua pihak mengalami kesulitan seperti dalam krisis saat ini, manfaatnya akan terbatas. Namun, jika hanya satu atau dua negara, saya kira negara lain masih memiliki cadangan untuk membantu.”

Dalam konteks ini, Seah menilai langkah-langkah jangka panjang ASEAN terkait keamanan energi, termasuk operasionalisasi jaringan listrik ASEAN, perlu dipercepat secara penuh.

“ASEAN harus memandang keamanan energi melampaui krisis saat ini, karena jelas bahwa fragmentasi global, baik dipicu oleh (Presiden Amerika Serikat Donald) Trump maupun tidak, akan terus berdampak pada kawasan ini,” katanya.

“Karena itu, investasi pada strategi-strategi ini akan membantu ASEAN mengurangi ketergantungan struktural terhadap impor energi.”

Meskipun beberapa negara anggota ASEAN telah memiliki keterhubungan listrik lintas batas, kawasan ini berambisi membangun sistem jaringan listrik Asia Tenggara yang sepenuhnya terintegrasi untuk memungkinkan berbagi sumber daya dan meningkatkan perdagangan listrik antarnegara.

Dalam KTT pada Jumat, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, jaringan listrik ASEAN tetap menjadi “pilar utama” dalam transisi energi dan keamanan jangka panjang kawasan, seraya menyerukan peningkatan investasi untuk mempercepat konektivitas dan pertumbuhan rendah karbon.

Anwar juga mendorong ASEAN untuk “memaksimalkan” kerja sama dengan negara-negara Teluk dan China melalui mekanisme yang sudah ada guna membangun sistem energi yang lebih andal dan tangguh.

Seah mengatakan, ASEAN sebaiknya bekerja sama dengan negara-negara Teluk untuk membangun cadangan bahan bakar strategis yang “terdesentralisasi” di Timur Tengah, mengingat kapasitas penyimpanan fisik di Asia Tenggara masih terbatas.

“Saya yakin kawasan ini pernah mempertimbangkan gagasan (cadangan bahan bakar regional) saat terjadi krisis minyak 1980-an, tetapi karena berbagai alasan tidak terealisasi,” ujarnya, merujuk pada guncangan energi global akibat Revolusi Iran dan Perang Iran-Irak.

“Namun, saya mencatat bahwa Menteri (Malaysia) Johari mengusulkan pendekatan ASEAN-X untuk gagasan ini—dimulai dari beberapa negara yang berminat lalu diperluas secara bertahap.”

Pendekatan ASEAN minus X merujuk pada formula fleksibel berbasis konsensus yang memungkinkan negara anggota yang siap untuk melanjutkan kerja sama atau perjanjian ekonomi terlebih dahulu, sementara negara anggota lain dapat menyusul kemudian.

BERAS, PUPUK, DAN LAINNYA

Pada Jumat, Anwar juga mengusulkan untuk menjajaki “mekanisme siaga regional untuk ketahanan pangan” saat krisis, serta memperluas mekanisme ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) agar mencakup pupuk.

Para analis menilai ketiadaan pupuk sebagai salah satu hambatan paling krusial di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Saat ini, kawasan Teluk menyumbang sekitar 11 persen impor pupuk ASEAN.

Meski Anwar tidak merinci bagaimana mekanisme siaga tersebut akan bekerja, ia mengatakan langkah itu akan memastikan koordinasi yang lebih cepat dan respons darurat antarnegara anggota.

APTERR, yang melibatkan negara-negara ASEAN serta China, Jepang, dan Korea Selatan, telah beroperasi sejak 2011 dan mencakup penyimpanan cadangan beras untuk segera dilepas saat terjadi bencana tanpa mengganggu harga pasar.

Genevieve Donnellon-May, direktur riset pangan dan air di Institute for Security and Development Policy yang berbasis di Swedia, mengatakan, usulan Anwar merupakan sebuah “evolusi” yang mengubah APTERR menjadi “mekanisme siaga ketahanan pangan yang lebih luas”.

Dalam penerapannya, mekanisme ini mengandalkan pemicu yang telah ditentukan—misalnya ambang lonjakan harga dan indikator gangguan pasokan—agar cadangan pangan dapat dilepas secara otomatis, tanpa menunggu proses konsensus yang panjang, katanya kepada CNA.

“Ini juga berarti berbagi data secara real-time mengenai stok pupuk dan kebutuhan input, memperluas apa yang saat ini dilakukan ASEAN Plus Three Food Security Information System untuk komoditas biji-bijian. Selain itu, diperlukan kerangka pengadaan bersama untuk memberikan daya tawar kolektif saat krisis,” ujarnya.

Namun, memperluas mekanisme tersebut ke pupuk, yang ongkos penyimpanan dan pengelolaannya lebih besar dibandingkan beras, akan meningkatkan biaya secara signifikan, kata Donnellon-May.

“Aspek logistik juga menambah tantangan: Perbedaan standar penyimpanan, aturan fitosanitari, dan infrastruktur transportasi di berbagai negara dengan tingkat ekonomi yang berbeda akan mempersulit distribusi secara cepat,” tambahnya.

Pakar ketahanan pangan Paul Teng, yang pernah memberikan paparan kepada para menteri ASEAN mengenai langkah-langkah ketahanan, mengatakan, masih diperlukan rincian lebih lanjut tentang bagaimana pupuk akan disimpan sebagai cadangan.

“Jika Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Brunei dapat meningkatkan produksi pupuk dan tidak menerapkan pembatasan perdagangan—seperti tarif nol—maka arus bebas pupuk akan menjadi keuntungan besar bagi kawasan,” ujarnya kepada CNA.

Teng mengatakan, cadangan gas alam cair di keempat negara tersebut memungkinkan mereka memproduksi pupuk nitrogen, atau urea, dan berpotensi mengekspor ke negara anggota lain.

“Tentu saja, ketika berbicara soal cadangan, pertanyaan berikutnya adalah: apakah akan berupa cadangan fisik? Jika ya, siapa yang akan menanggung biaya penyimpanannya?” katanya.

Selain pupuk, Teng—yang juga merupakan peneliti senior tamu dalam program perubahan iklim di ISEAS-Yusof Ishak Institute—mendorong ASEAN untuk melihat komponen lain yang rentan dalam rantai pasok pangan.

Ia mencontohkan bahwa kawasan ini sangat bergantung pada impor gandum dan kedelai, komoditas penting untuk produksi pangan yang akan semakin banyak dikonsumsi seiring perkembangan ekonomi.

Teng menyarankan langkah jangka menengah hingga panjang berupa inisiatif bersama untuk mengembangkan varietas gandum dan kedelai subtropis melalui program pemuliaan yang serius.

“Namun saat ini, seperti yang kita tahu, ASEAN itu seperti sebuah klub, tidak seperti Uni Eropa. Penerimaan terhadap kebijakan semacam ini bergantung pada masing-masing negara. Jika tidak memiliki kapasitas, hal itu tidak dapat dilakukan,” ujarnya.

“Itulah sebabnya saya menyukai pendekatan yang didorong oleh (Perdana Menteri Malaysia) Anwar. Kita perlu pendekatan regional yang memanfaatkan keunggulan komparatif dari 11 negara anggota.”

Teng menyoroti adanya “ketimpangan” dalam hal kapasitas, infrastruktur, dan sumber daya keuangan antarnegara anggota sebagai tantangan terbesar ASEAN dalam menerapkan langkah-langkah ketahanan pangan.

“Pertanyaan dalam mekanisme siaga adalah: apakah negara-negara ASEAN bersedia melepas cadangan mereka untuk negara lain? Ini pertanyaan yang sangat politis. Tanpa persetujuan para kepala negara, saya rasa itu tidak akan terjadi,” ujarnya.

Donnellon-May mengingatkan bahwa ASEAN belum pernah benar-benar menyelesaikan apa yang ia sebut sebagai “ketegangan mendasar”.

“Negara anggota cenderung mengutamakan swasembada pangan dalam negeri dibanding komitmen regional, justru di saat komitmen itu paling dibutuhkan,” katanya.

Ia mencontohkan krisis harga pangan 2007–2008, ketika pembatasan ekspor oleh India dan Vietnam, ditambah aksi panic buying oleh importir besar seperti Filipina, mendorong lonjakan harga beras global dan menyeret hampir satu miliar orang ke dalam kemiskinan.

Menurutnya, ASEAN perlu berkomitmen pada perjanjian perdagangan yang mengikat untuk menghindari larangan ekspor dan panic buying, serta memandang ketahanan pangan dan energi sebagai “satu persoalan yang utuh”.

“Tanpa dua hal itu, seberapa besar pun cadangan diperluas tidak akan menyelesaikan masalah desain yang mendasar,” tambahnya.

Meski demikian, Donnellon-May menilai mekanisme siaga yang berfungsi dengan baik tetap bisa memberi dampak “signifikan” dalam meredam panic buying dan larangan ekspor sepihak yang selama ini memperparah krisis pangan.

“Namun, ada catatan penting: APTERR pada dasarnya dirancang untuk bencana alam—topan, banjir, kekeringan,” ujarnya, seraya menekankan bahwa krisis saat ini menghantam energi, pupuk, dan pangan secara bersamaan.

“Itu persoalan yang berbeda. Mekanisme siaga yang tidak mempertimbangkan perbedaan ini akan berjalan lebih lambat dan kurang efektif dari yang diharapkan para perancangnya.”

RESPONS CEPAT DAN TERKOORDINASI

Di sinilah usulan protokol komunikasi dan koordinasi krisis ASEAN bisa berperan, kata Lin dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, yakni dengan menetapkan prosedur yang jelas saat krisis terjadi.

“Misalnya, kapan harus berkonsultasi, siapa yang menginisiasi, bagaimana informasi dibagikan, bagaimana pesan ASEAN diselaraskan, dan menteri sektor apa saja yang perlu dilibatkan,” ujarnya.

“Ini akan membantu menutup kesenjangan antara munculnya krisis dan kemampuan ASEAN untuk merespons secara kelembagaan.”

Lin menambahkan, protokol ini juga dapat mengatur cara pengumpulan informasi dari negara anggota, serta kapan sektor lain—seperti energi, ekonomi, pertanian, transportasi, keuangan, atau layanan konsuler—perlu dilibatkan.

“Dengan begitu, koordinasi bisa dipercepat dan konsistensi lebih terjaga. Kita bisa menghindari situasi di mana tiap negara mengeluarkan pernyataan berbeda atau mengambil posisi yang tidak selaras sehingga melemahkan suara kolektif ASEAN,” katanya.

Ia juga menilai, setiap negara bisa memandang krisis secara berbeda, terutama jika melibatkan kekuatan besar atau menyentuh isu kedaulatan dan hubungan dengan mitra eksternal.

Dalam krisis Timur Tengah saat ini, misalnya, ada negara yang lebih bergantung pada impor energi, ada yang memiliki banyak pekerja migran di kawasan Teluk, dan ada pula yang memiliki hubungan diplomatik atau dagang berbeda dengan pihak-pihak yang terlibat.

“Jadi, meskipun semua sepakat krisis ini penting, belum tentu mereka langsung sepakat soal apa yang harus dikatakan atau dilakukan ASEAN,” ujar Lin, seraya mencatat bahwa setiap kalimat dalam pernyataan krisis harus disetujui seluruh 11 anggota.

“Akibatnya, ASEAN bisa tetap bergerak lambat atau menghasilkan pernyataan yang sangat hati-hati hingga nyaris tidak mengatakan apa-apa.”

Pada Kamis, The Associated Press melaporkan bahwa ASEAN diperkirakan akan mengeluarkan deklarasi bersama yang mencakup rencana peluncuran langkah kontinjensi untuk menjunjung hukum internasional, kedaulatan, dan kebebasan navigasi sebagai respons atas konflik Timur Tengah.

Laporan tersebut, mengutip draf deklarasi, menyebut rencana itu bisa “dipandang sebagai sindiran terselubung” kepada Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Namun, dalam deklarasi yang dirilis Sabtu serta pernyataan terpisah terkait respons ASEAN terhadap konflik, tidak ada penyebutan rencana “kontinjensi” tersebut.

Lin mengatakan, ia tidak akan “memprediksi terlalu jauh” atas absennya hal itu.

“ASEAN bisa mengubah bahasanya jika belum ada konsensus. Ini bisa terjadi jika istilahnya terdengar terlalu operasional dan negara anggota merasa belum siap dengan tingkat detail tersebut,” ujarnya.

“Sepertinya substansi utama respons krisis sudah tercermin. ASEAN memang cenderung berhati-hati jika detailnya belum disepakati atau belum tersedia.”

Ilango Karuppannan, pensiunan diplomat senior Malaysia dengan pengalaman lebih dari tiga dekade, mengatakan, protokol komunikasi krisis ini secara teori bisa memberi ruang lebih besar bagi ketua ASEAN untuk merespons atas nama kawasan.

Setelah serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat, ASEAN pernah menyepakati langkah serupa untuk memberi keleluasaan kepada ketua dalam mengeluarkan pernyataan, karena blok tersebut perlu “cepat” menyampaikan sikapnya, ujarnya kepada CNA.

Namun, langkah tersebut “tidak berlanjut” dalam praktik selama bertahun-tahun, kata Karuppannan, karena negara-negara anggota tetap berhati-hati dalam “mendelegasikan terlalu banyak kewenangan”.

“Jadi, ini inisiatif yang baik. Ini bisa meningkatkan posisi ASEAN sebagai organisasi regional yang bertanggung jawab dan mampu mengelola krisis kawasan,” pungkasnya.

Ikuti saluran WhatsApp Bisnis AdsIndonesia untuk dapatkan berita menarik lainnya. Pastikan fungsi notifikasi telah dinyalakan dengan menekan tombol lonceng.