PRESSCORNER.ID-JAKARTA. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 4,7% pada tahun 2026 sebelum kembali meningkat menjadi 5,0% pada tahun 2027.
Perlambatan ini didorong oleh meningkatnya biaya energi global, ketidakpastian kebijakan, dan melemahnya pasar tenaga kerja yang membebani konsumsi dan investasi.
Dalam laporan Prospek Ekonomi OECD Edisi Juni 2026, OECD memperkirakan perekonomian Indonesia memasuki tahun ini dengan fundamental yang cukup kuat.
Produk domestik bruto (PDB) riil tercatat tumbuh sebesar 5,6% year-on-year pada kuartal pertama tahun 2026, didukung oleh solidnya permintaan domestik dan meningkatnya belanja pemerintah.
Namun sejumlah indikator terkini menunjukkan momentum perekonomian mulai melemah.
Penjualan ritel turun 1,9% di bulan April, dan kepercayaan konsumen juga turun karena ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja melemah.
OECD memperkirakan konsumsi rumah tangga dan investasi akan menghadapi tekanan dari kenaikan harga energi dan ketidakpastian kebijakan.
“Meningkatnya biaya energi dan ketidakpastian kebijakan diperkirakan akan menekan konsumsi dan investasi di tengah melemahnya pasar tenaga kerja,” kata OECD dalam laporannya yang dikutip, Minggu (6/7/2026).
Di sisi lain, kontribusi ekspor neto diperkirakan netral terhadap pertumbuhan karena perlambatan permintaan global terhadap banyak komoditas utama Indonesia diperkirakan akan diimbangi dengan melemahnya impor akibat moderasi permintaan dalam negeri.
Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan, inflasi di Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 3,4% pada tahun 2026.
OECD mengatakan kenaikan harga energi global akan mulai berdampak pada harga domestik, meskipun dampaknya akan dibatasi sebagian oleh kebijakan pemerintah dan pembekuan lebih lanjut pada harga bahan bakar bersubsidi.
OECD juga memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuannya setidaknya hingga akhir tahun 2026 karena kebijakan pembatasan harga bahan bakar membantu menurunkan tekanan inflasi.
Sementara itu, kebijakan fiskal diperkirakan akan tetap ekspansif melalui peningkatan belanja subsidi energi dan program makanan bergizi gratis, meskipun hal ini sebagian akan diimbangi oleh kenaikan pajak dan penghematan belanja di sektor lain.
Namun, OECD memperingatkan bahwa risiko terhadap prospek perekonomian Indonesia masih berada pada sisi negatifnya.
Gangguan yang berkepanjangan pada pasar energi internasional dapat menyebabkan terbatasnya pasokan energi yang dapat menekan konsumsi dan produksi industri.
Selain itu, berlanjutnya capital outflow akibat ketidakpastian global dan domestik menimbulkan risiko tekanan terhadap nilai tukar rupee dan meningkatkan tekanan inflasi melalui peningkatan biaya impor.
Sisi positifnya, OECD menilai percepatan penerapan Danantara sebagai badan pengelola investasi negara dapat menjadi katalis pertumbuhan jika mampu menarik investasi swasta dan mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur dan hilirisasi industri.
OECD juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah dengan lebih menyasar penyaluran subsidi energi dan memperkuat pengelolaan investasi publik untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.
