BisnisAds.com – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melihat ketidakpastian global kembali meningkat menyusul kembali meningkatnya intensitas perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada awal Juli 2026.
Lalu lintas di Selat Hormuz kembali terhambat, mengganggu rantai pasok produksi dan perdagangan antar negara, serta harga minyak dan berbagai komoditas global naik.
Dengan kondisi tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 diperkirakan masih lemah sebesar 3,0%, dengan inflasi global yang meningkat menjadi sekitar 4,5%.
“Seiring dengan pengetatan kebijakan moneter global sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan inflasi, Fed Funds Rate (FFR) AS diperkirakan akan meningkat lebih awal pada kuartal keempat tahun 2026,” kata Perry dalam konferensi pers, Rabu (22/07/2026).
Sejalan dengan itu, imbal hasil Treasury AS juga meningkat tajam menjadi 4,56% (jatuh tempo 10 tahun) dan 4,18% (jatuh tempo 2 tahun) pada 20 Juli 2026 dan diperkirakan akan kembali meningkat didorong oleh semakin melebarnya defisit fiskal AS.
Di pasar keuangan global, Perry mengamati aliran modal dari negara-negara emerging market dialihkan ke pasar keuangan AS dan aset-aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (safe haven assets), sehingga mendorong penguatan dolar AS terhadap negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY).
Menurut dia, meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global memerlukan penguatan respon dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Meski demikian, kata Perry, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik didukung oleh permintaan domestik. Pergerakan pada triwulan II tahun 2026 menunjukkan belanja negara tumbuh kuat, didukung oleh kelanjutan pelaksanaan program prioritas dan percepatan belanja negara, terutama dengan jaminan gaji pegawai negeri sipil (ASN) ke-13 dan penyaluran bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Konsumsi rumah tangga yang berkelanjutan didorong oleh berbagai insentif pemerintah, seperti bantuan pangan, pengurangan tarif transportasi, serta program pemagangan dan pelatihan kejuruan nasional. Investasi terutama ditopang oleh investasi pada bidang konstruksi terkait pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di tengah investasi swasta yang diperkirakan terus meningkat.
