BisnisAds.com – JAKARTA. Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua hingga tiga tahun ke depan atau 2027-2029. tumbuh sekitar 5% per tahun.
Meski demikian, lembaga tersebut mengingatkan bahwa ketidakpastian implementasi kebijakan pemerintah masih menjadi risiko yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan prospek pertumbuhan ekonomi.
Dalam laporan terbarunya, S&P memperkirakan produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia akan tumbuh sebesar 5,1% pada tahun 2026. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai rata-rata 4,9% setiap tahunnya pada periode 2027-2029.
Sementara itu, S&P juga menilai prospek perekonomian Indonesia didukung oleh belanja fiskal pemerintah dan kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang berpotensi meningkatkan pendapatan pemerintah dan nilai ekspor. Menurut S&P, pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor mineral dan sumber daya alam juga dapat memperkuat pendapatan pemerintah dalam jangka menengah.
Namun lembaga pemeringkat tersebut memperingatkan bahwa perubahan kebijakan yang cepat dan ketidakpastian dalam implementasinya dapat mengganggu sentimen investor. Situasi ini dapat memberikan tekanan pada nilai tukar rupee dan pasar keuangan domestik.
S&P mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,6% year-on-year pada kuartal pertama tahun 2026, didorong oleh peningkatan belanja selama musim liburan dan percepatan belanja pemerintah. Namun kinerja sektor riil belum sepenuhnya tercermin di pasar keuangan.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 5,6% pada kuartal pertama tahun 2026 secara tahunan, terutama didukung oleh peningkatan belanja liburan dan pembayaran fiskal yang lebih kuat,” katanya dalam laporannya pada Selasa (14 Juli 2026).
Selama semester I tahun 2026, indeks saham acuan Indonesia kehilangan lebih dari 30% kapitalisasi pasarnya, sementara rupiah melemah sekitar 7% terhadap dolar AS. Menurut S&P, kesenjangan kinerja antara sektor riil dan pasar keuangan mencerminkan meningkatnya ketidakpastian global dan domestik.
Secara eksternal, meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz menimbulkan risiko baru bagi perekonomian Indonesia. Sebagai pengimpor bersih minyak mentah dan produk olahannya, Indonesia menghadapi tekanan dari kenaikan harga energi, meskipun Indonesia masih mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga berbagai ekspor seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), nikel, bauksit, dan tembaga.
Namun S&P memperkirakan kenaikan harga bahan baku belum mampu mengimbangi lonjakan harga minyak dunia. Akibatnya, neraca perdagangan Indonesia mulai melemah sejak Maret 2026 seiring dengan meningkatnya nilai impor energi.
Dari dalam negeri, S&P memperkirakan pembentukan sejumlah lembaga baru seperti Danantara dan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berpotensi mendukung agenda pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Danantara diketahui mulai merombak manajemen BUMN melalui konsolidasi dan perampingan lini bisnis, sedangkan DSI diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor sumber daya alam melalui praktik pengawasan seperti under-invoicing dan transfer pricing.
Namun, S&P mengingatkan bahwa berbagai perubahan kebijakan di sektor sumber daya alam, mulai dari penetapan kuota produksi, kewajiban repatriasi devisa hasil ekspor, pengurusan izin pertambangan, hingga perubahan tarif royalti, dapat mempengaruhi kepercayaan dunia usaha jika penerapannya tidak konsisten.
Namun, S&P menekankan bahwa hal ini bukanlah skenario dasar yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. S&P memperkirakan pemerintah sejauh ini telah menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan sebagai respons terhadap masukan dari pelaku industri sehingga risiko terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap terkendali.
Selain itu, S&P memperkirakan pendapatan per kapita Indonesia akan meningkat menjadi sekitar US$5.200 pada tahun 2026, dari sekitar US$5.100 pada tahun 2025. Meski peningkatan tersebut dibatasi oleh depresiasi nilai tukar rupiah, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dinilai lebih baik dibandingkan banyak negara lain dengan tingkat pendapatan sebanding.
