BisnisAds.com– JAKARTA. Lembaga pemeringkat global Moody’s Ratings kembali menyoroti meningkatnya risiko terhadap prospek kredit Indonesia. Ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dan tantangan menjaga keberlanjutan fiskal dinilai menjadi faktor yang dapat memberikan tekanan pada profil kredit negara di masa depan.
Wakil presiden risiko negara Moody’s, Martin Petch, mengatakan keseimbangan risiko Indonesia telah bergeser sedikit lebih negatif sejak lembaga tersebut menurunkan prospek peringkat Indonesia menjadi negatif pada bulan Februari lalu.
Menurut Petch, meski terdapat sejumlah perkembangan positif pada perekonomian nasional, namun tekanan terhadap kondisi fiskal mulai terlihat, terutama akibat peningkatan subsidi yang dipengaruhi tren global.
“Tekanan mulai terasa, terutama setelah perang Iran. Kami melihat subsidi meningkat secara signifikan dan hal ini memberi tekanan pada hasil fiskal tahun ini dan tahun depan,” kata Petch.
Kekhawatiran Moody’s sejalan dengan perhatian investor terhadap program perekonomian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah isu yang menjadi sorotan antara lain disiplin fiskal, independensi bank sentral, dan meningkatnya peran negara di sektor-sektor strategis.
Tekanan tersebut juga tercermin pada kinerja aset Indonesia. Obligasi pemerintah Indonesia, nilai tukar rupiah, dan pasar saham berada di bawah tekanan dan kinerja sejumlah negara lain di kawasan ini mengalami penurunan.
Salah satu permasalahan yang mengkhawatirkan Moody’s adalah terbatasnya basis pendapatan pemerintah. Kondisi ini dinilai mempersempit ruang fiskal negara dalam pelaksanaan berbagai program prioritas.
Moody’s menilai pemerintah terus menghadapi tantangan dalam memperluas sumber pendapatan, sementara kebutuhan untuk membiayai berbagai program ambisius, termasuk program makan siang gratis, masih menjadi kekhawatiran.
“Pada titik ini, kami belum melihat adanya langkah signifikan untuk memperluas basis pendapatan negara,” kata Petch.
Selain itu, Moody’s menyoroti keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia, lembaga baru yang dibentuk untuk mengawasi ekspor bahan baku. Menurut Petch, tidak jelasnya batasan kewenangan badan tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kekhawatiran investor terhadap potensi peningkatan intervensi pemerintah dalam kegiatan perekonomian.
Meski demikian, Moody’s tetap mencatat sejumlah langkah positif yang dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah keputusan pemotongan anggaran program makan siang gratis di tengah meningkatnya biaya subsidi energi.
Langkah ini dinilai membantu menjaga defisit anggaran dalam batas yang diperbolehkan secara hukum. Pemerintah juga sedang melakukan tinjauan anggaran untuk mencari ruang tambahan untuk efisiensi.
Di tengah meningkatnya perhatian Moody’s, lembaga pemeringkat lainnya menawarkan pandangan yang lebih positif. Pekan lalu, S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada peringkat layak investasi (investment grade) dengan prospek stabil.
Keputusan ini menunjukkan bahwa S&P masih meyakini fundamental kredit Indonesia tetap kuat, meski terdapat tantangan fiskal dan politik.
Moody’s mengatakan enam hingga 12 bulan ke depan akan menjadi fase penting dalam menentukan arah persepsi risiko di Indonesia. Beberapa indikator yang akan dicermati antara lain kecukupan cadangan devisa, kredibilitas kebijakan pemerintah, kesehatan keuangan BUMN, dan tata kelola Danantara.
Petch menekankan, faktor utama yang menentukan prospek kredit Indonesia adalah apakah arah kebijakan pemerintah beralih ke jalur yang mendukung stabilitas fiskal.
Menurut dia, peningkatan belanja pemerintah yang signifikan tanpa reformasi pendapatan akan menjadi sinyal negatif bagi profil kredit Indonesia.
