BisnisAds.com – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi fiskal Indonesia masih terjaga dengan baik.
Pemerintah memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap di bawah batas maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan porsi utang negara masih berkisar 40% terhadap PDB.
“Tahun lalu defisit APBN berkisar 2,81% PDB dan tahun ini diperkirakan masih di bawah 3%. Rasio utang nasional juga masih berkisar 40% PDB sehingga masih dalam kategori hati-hati,” kata Purbaya dalam keterangan resminya, Sabtu (4/7/2026).
Purbaya mengatakan fundamental perekonomian Indonesia masih kuat dan tidak mengarah pada krisis. Menurut dia, Pemerintah terus menjaga stabilitas perekonomian melalui pengelolaan fiskal yang cermat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Ia menilai berbagai indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan yang menjadi landasan optimisme terhadap prospek perekonomian ke depan.
“Perekonomian kita terus membaik. Tantangan masih ada, tapi Indonesia tidak menuju krisis. Fundamental perekonomian kita tetap kuat dan akan terus membaik,” ujarnya.
Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi aktivitas perekonomian masyarakat. Untuk itu, pemerintah terus mendorong kebijakan yang mampu memperkuat aktivitas ekonomi riil agar masyarakat semakin merasakan manfaat pertumbuhan.
Di sisi lain, pemerintah juga memastikan inflasi tetap dalam kisaran terkendali. Sementara itu, pelemahan rupee dinilai lebih disebabkan oleh sentimen pasar global dibandingkan perubahan fundamental perekonomian nasional.
Guna menjaga stabilitas sistem keuangan, Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan badan terkait melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Terkait program prioritas seperti Makan Gratis Bergizi (MBG) dan Koperasi Merah Putih, Purbaya mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, setiap program baru mempunyai tantangan di tahap awal, sehingga perbaikan dan pemantauan akan terus dilakukan. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah efisiensi anggaran, memperkuat mekanisme pengawasan dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga pelaksana untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih akuntabel.
“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah segera memperbaiki kelemahan yang ada dan memperkuat pengawasan,” ujarnya.
Purbaya juga menegaskan, dalam setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet, Kementerian Keuangan selalu memberikan analisis risiko fiskal dan dampaknya terhadap anggaran sebagai bahan pertimbangan presiden dalam mengambil keputusan.
Selain itu, reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan terus diperkuat, termasuk pemberantasan malpraktik di sektor perpajakan dan kepabeanan. Ia menegaskan, tidak akan memberikan toleransi kepada pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran.
Berbagai langkah perbaikan dilakukan melalui penguatan pengawasan, rotasi pegawai, dan penindakan oknum yang menyalahgunakan wewenang. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan integritas kelembagaan sekaligus mendongkrak pendapatan negara.
Risiko penipuan di organisasi mana pun pasti ada. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar lebih bersih, kata Purbaya.
