Jutaan masyarakat kelas menengah Indonesia diperkirakan akan menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar pada tahun 2026.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan nasib kelas menengah Indonesia akan berada pada tahap yang sangat rentan pada tahun 2026 karena tekanan biaya hidup yang terus meningkat di tengah stagnasi pendapatan rumah tangga.
Menurut Joshua, kenaikan harga bahan bakar non-subsidi, pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan perang berpotensi mendorong sebagian masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi kelompok rentan.
Masalahnya bukan hanya pendapatan yang stagnan, tapi juga biaya hidup yang tumbuh lebih cepat dari kemampuan rumah tangga untuk menyesuaikan diri, kata Josua kepada KONTAN, Rabu (27/05/2026).
Ia menyoroti menyusutnya kelas menengah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data yang tersaji, jumlah penduduk kelas menengah turun dari sekitar 60 juta orang pada tahun 2018 menjadi 47,9 juta orang pada tahun 2024. Sebaliknya, kelompok rentan kemiskinan meningkat dari 19% menjadi 24%.
Menurut dia, situasi tersebut menunjukkan tekanan terhadap kelas menengah bukanlah fenomena baru, melainkan kelanjutan dari tren pelemahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Josua menambahkan, risiko penurunan kelas menengah pada tahun 2026 masih cukup tinggi, terutama pada kelompok masyarakat yang berada tepat di atas garis rentan.
Kelompok ini dinilai memiliki tabungan kecil, pendapatan tetap, namun terbebani dengan cicilan dan kebutuhan pokok yang terus meningkat.
Ia menjelaskan, ketika harga pangan dan energi naik, kelompok ini biasanya mulai mengurangi konsumsi non-esensial, menunda pembelian apartemen dan kendaraan, menarik tabungan, dan menambah utang konsumen.
“Hal ini terlihat dari perubahan pola belanja. Ketika kelas menengah menurun, maka porsi belanja pangan bisa meningkat dari sekitar 42% menjadi 56% atau bahkan 62% dari total belanja,” ujarnya.
Akibatnya, ruang belanja untuk pendidikan, kesehatan, rekreasi, tabungan dan investasi menjadi semakin sempit.
Di sisi lain, kata Josua, kondisi pasar tenaga kerja juga menunjukkan tekanan yang perlu diwaspadai. Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68% pada Februari 2026, namun kualitas pekerjaan dinilai belum cukup kuat untuk menopang ketahanan kelas menengah.
Ia mencatat, jumlah pekerja formal hanya 40,58% dari total pekerja dan jumlahnya sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pekerja paruh waktu justru meningkat menjadi 25,97%.
Menurut Josua, kelas menengah membutuhkan pekerjaan formal dengan pendapatan stabil, perlindungan sosial, dan peluang kenaikan gaji.
Oleh karena itu, jika gelombang PHK meluas ke sektor manufaktur, perdagangan, konstruksi, logistik, dan konsumsi, maka kelas menengah ke bawah akan menjadi kelompok pertama yang terpuruk.
Tekanan terhadap daya beli juga diperkirakan akan meningkat pasca kenaikan BI rate menjadi 5,25%. Josua mengatakan dampaknya akan terasa pada pembayaran KPR, kendaraan, kartu kredit, dan pinjaman konsumen lainnya.
Dia menambahkan, pasar real estat juga melemah. Penurunan penjualan real estate residensial primer pada kuartal I 2026 tercatat sebesar 25,67% year-on-year, sementara mayoritas pembelian apartemen tetap bergantung pada fasilitas KPR.
“Meningkatnya minat berpotensi menunda impian kepemilikan rumah bagi keluarga muda kelas menengah, serta meningkatkan risiko penurunan konsumsi barang tahan lama,” tambah Josua.
Meski demikian, Josua mengatakan pelemahan kelas menengah tidak akan terjadi secara bersamaan. Ia memperkirakan akan terjadi pemisahan yang semakin tajam antara kelas menengah atas dan kelas menengah bawah.
Kelas menengah atas, yang memiliki aset, tabungan, pekerjaan formal, dan pendapatan ganda, masih dianggap relatif kuat. Di sisi lain, kelas menengah ke bawah dan kelas menengah masa depan akan semakin mendapat tekanan karena mereka sangat sensitif terhadap kenaikan harga pangan, energi, transportasi, sewa dan perang.
Karena itu, Josua menilai situasi ini harus disikapi pemerintah tidak hanya melalui bantuan sosial, tapi juga melalui strategi agar kelas menengah tidak terjerumus.
Ia mendesak pemerintah untuk mengendalikan inflasi pangan, memastikan kenaikan harga energi tidak meluas ke subsidi bahan bakar dan LPG, dan memberikan dukungan sementara untuk transportasi umum, pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, ia berpendapat bahwa kebijakan ketenagakerjaan harus menjadi fokus perlindungan kelas menengah melalui perluasan program padat karya produktif, insentif bagi industri yang mempertahankan pekerja, dan pelatihan kembali pekerja yang terkena PHK.
Dari sisi pembiayaan, Josua juga meminta pemerintah dan Bank Indonesia memastikan kebijakan suku bunga tinggi untuk menopang rupiah tidak justru merugikan sektor riil.
Menurut dia, insentif kebijakan likuiditas dan perkreditan sebaiknya ditujukan kepada usaha kecil dan menengah, perumahan rakyat, pangan, produksi padat karya, dan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dinas sehingga pertumbuhan kredit tetap mampu mempertahankan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.
