PRESSCORNER.ID-JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada pada kisaran 5,61% dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Banyak ekonom yang memperkirakan pertumbuhan tersebut masih ditopang oleh belanja negara dan faktor musiman, sehingga belum bisa mendorong penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas secara signifikan.
Direktur Ekonomi Center for Economic and Legal Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan rendahnya penyerapan tenaga kerja formal di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lemah.
Menurut dia, selama satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen ditopang oleh sektor-sektor yang tidak memiliki kapasitas besar dalam menyerap angkatan kerja formal. Salah satu contohnya adalah sektor industri manufaktur yang kontribusinya terhadap perekonomian terus menurun.
“Pada awal tahun 2000-an, kontribusi industri manufaktur terhadap perekonomian berada pada kisaran 27%-30%. Saat ini, pangsanya stagnan di kisaran 18%-20%. Akibatnya, kemampuan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja juga semakin menurun,” kata Huda Kontanu, Rabu (17/06/2026).
Ia menjelaskan, dahulu setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap sekitar 400.000 tenaga kerja dengan lapangan kerja formal mendominasi. Namun saat ini setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan sekitar 110.000 lapangan kerja dan sebagian besar berada di sektor informal.
Huda meyakini tren tersebut semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut dia, banyak program negara yang memang mampu menyerap tenaga kerja, namun sebagian besar berada di sektor informal.
“Program seperti Makan Siang Gratis Bergizi (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menyerap tenaga kerja, namun sebagian besar berada di sektor informal. Bahkan, di sejumlah daerah, upah yang diterima pekerja tidak memenuhi standar upah minimum,” ujarnya.
Situasi ini, lanjut Huda, berimplikasi pada lemahnya akses pekerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan dan tidak berdampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan pekerja.
Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky juga menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini belum bisa dikategorikan sebagai pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif.
Menurut Riefky, pertumbuhan ekonomi masih didorong oleh faktor musiman, sementara peran swasta dan investasi cenderung melemah.
“Pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas karena terutama ditopang oleh faktor musiman. Sementara sektor swasta dan investasi masih lemah akibat dominasi negara atau dominasi negara “yang sangat besar di berbagai sektor perekonomian,” kata Kontanu.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus didorong oleh perbaikan fundamental ekonomi, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Namun situasi ini belum sepenuhnya terlihat di Indonesia.
Riefky menilai ada sejumlah faktor yang menghambat peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, mulai dari inkonsistensi kebijakan, kurangnya transparansi, dominasi negara dalam kegiatan ekonomi, hingga masih maraknya praktik rent-seeking.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya upaya Pemerintah untuk memperkuat kredibilitas dan konsistensi kebijakan guna meningkatkan kepercayaan badan usaha dan investor.
“Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kredibilitas dan kredibilitas politik pemerintah di berbagai sektor. Dengan begitu, investasi swasta bisa kembali tumbuh dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik,” kata Riefky.
Para ekonom memperkirakan tanpa peningkatan kualitas pertumbuhan, pencapaian perekonomian yang tetap berada pada level 5% berpotensi tidak mampu menyelesaikan permasalahan mendasar masyarakat, terutama terkait peluang kerja formal dan peningkatan kesejahteraan.
