BisnisAds.com – JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berkisar 5% diyakini belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas perekonomian.
Meski stabil, pertumbuhan tersebut masih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, sedangkan investasi dan ekspor belum cukup kuat menjadi mesin pertumbuhan berkelanjutan.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurrahman mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 yang mencapai sekitar 5,61% secara tahunan menunjukkan ketahanan perekonomian dalam negeri. Namun demikian, struktur pertumbuhan masih perlu diperkuat agar lebih kualitatif dan inklusif.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di kisaran 5% menunjukkan stabilitas, namun kualitasnya masih perlu diperkuat, kata Rizal Kontanu, Rabu (17/6/2026).
Menurut dia, konsumsi rumah tangga masih menjadi andalan perekonomian dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, pertumbuhan juga didukung oleh belanja pemerintah pada periode tertentu.
Sementara itu, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (GFFI) dan ekspor belum menunjukkan akselerasi yang cukup kuat untuk menjadi sumber pertumbuhan berkelanjutan.
“Situasi ini menandakan pertumbuhan masih bertumpu pada sisi permintaan atau mengeklaim–dipandutidak sepenuhnya didukung oleh peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas sektor swasta,” jelasnya.
Rizal menilai, kualitas pertumbuhan ekonomi juga tercermin dari kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sejauh ini pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil belum mampu menciptakan lapangan kerja formal yang memadai.
Menurutnya, Indonesia sedang menghadapi sebuah fenomena pertumbuhan pengangguranyaitu keadaan perekonomian tumbuh, namun penciptaan lapangan kerja tidak tumbuh secara proporsional.
Data menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia telah menyusut sekitar 10 juta orang selama tujuh tahun terakhir. Sementara jumlah pengangguran masih berkisar 7,4 juta orang.
“Investasi baru cenderung masuk ke sektor-sektor yang lebih padat modal dibandingkan padat karya. Akibatnya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi mengakibatkan penciptaan lapangan kerja semakin terbatas,” kata Rizal.
Kondisi ini menyebabkan sebagian besar angkatan kerja terserap pada sektor informal yang umumnya memiliki tingkat produktivitas dan pendapatan lebih rendah dibandingkan sektor formal.
Untuk itu, Rizal menilai pemerintah harus mengubah orientasi kebijakan ekonomi dari sekadar memantau laju pertumbuhan menjadi meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Menurutnya, penguatan sektor manufaktur harus menjadi prioritas karena mempunyai kemampuan besar dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah. Selain itu, program hilirisasi juga harus ditujukan untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi di dalam negeri.
Di sisi lain, pemerintah harus mendorong investasi swasta padat karya agar masyarakat luas dapat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi.
Fokusnya adalah penguatan sektor manufaktur, hilirisasi yang menghasilkan nilai tambah dalam negeri, serta mendorong investasi swasta padat karya, ujarnya.
Rizal menambahkan, perlu juga percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kepastian hukum, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bisa tetap berada di atas level 5%, tetapi juga lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Dengan langkah-langkah tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak hanya mampu bertahan di atas 5%, tetapi juga semakin merata, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat fondasi perekonomian nasional dalam jangka panjang,” kata Rizal.
