BisnisAds.com – JAKARTA. Sektor sumber daya alam (SDA) masih menjadi tulang punggung ekspor Indonesia.
Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan sekitar 60% total ekspor nasional berasal dari barang sumber daya alam, dengan kontribusi terbesar adalah batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferroalloy.
Pada tahun 2024, batu bara akan menjadi komoditas ekspor terbesar dengan kontribusi sebesar 8,65% terhadap total ekspor Indonesia, disusul CPO sebesar 8,63% dan ferroalloy sebesar 5,82%.
Nilai ekspor ketiganya mencapai 72,05 miliar USD atau setara sekitar Rp. 1,152 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp. 16.000 terhadap dolar AS.
Rinciannya, ekspor batu bara mencapai USD 30,49 miliar, produk sawit USD 27,76 miliar, dan ferroalloy sekitar USD 13,8 miliar.
Kontribusi besar tersebut memicu munculnya dorongan untuk menjadikan pengelolaan ekspor komoditas strategis lebih terintegrasi guna memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.
Pengamat pasar modal Fendi Susiyanto memperkirakan batu bara, kelapa sawit, dan nikel merupakan aset strategis Indonesia yang seharusnya mampu memberikan nilai tambah lebih bagi perekonomian nasional.
“Batubara, sawit, dan nikel sangat strategis dan volume ekspornya sangat tinggi. Sebagai sumber daya alam, komoditas penting global ini harusnya mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian,” ujarnya, Senin (15 Juni 2026).
Menurut Fendi, langkah pemerintah mendirikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) relevan untuk memperkuat manajemen ekspor komoditas sumber daya alam.
Dia menilai lalu lintas ekspor komoditas masih menghadapi tantangan dari sisi transparansi dan akuntabilitas, antara lain karena sebagian eksportir memiliki perusahaan afiliasi di luar negeri.
Ia menambahkan, Indonesia harus memiliki posisi negosiasi yang lebih kuat dalam perdagangan barang global, khususnya CPO mengingat statusnya sebagai produsen terbesar dunia.
Dengan semakin besarnya peran dalam pengelolaan volume dan perdagangan, pendapatan pemerintah dinilai berpotensi meningkat.
Fendi juga meyakini DSI dapat memperkuat pengendalian ekspor jika mampu menerapkan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi.
“Jika DSI mampu memantau dan mengatur transaksi ekspor melalui mekanisme satu pintu, saya kira pemerintah dan masyarakat Indonesia akan dapat menikmati banyak dampak positif dari sumber daya alam ini,” tegasnya.
Selain pengelolaan ekspor, pengelolaan penerimaan devisa ekspor (DHE) dinilai memiliki potensi untuk dioptimalkan. Hingga saat ini, pemerintah telah berupaya meningkatkan penempatan DHE di perbankan dalam negeri melalui berbagai kebijakan, namun hasilnya dinilai kurang optimal.
Menurut Fendi, optimalisasi DHE dapat memperkuat cadangan devisa negara dan meningkatkan kemampuan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar saat rupiah menghadapi tekanan di pasar keuangan global.
Ia menilai penguatan pengelolaan ekspor dan DHE dari komoditas strategis dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan manfaat ekonomi dari sumber daya alam sekaligus mendukung stabilitas rupee di tengah dinamika perekonomian global.
