BisnisAds.com – JAKARTA. Polda Metro Jaya mengerahkan 4.151 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar Komite Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (6/12/2026).
Jumlah personel tersebut terdiri dari 3.651 anggota Polri dan 500 anggota TNI yang diperingatkan untuk mengawal aksi demonstrasi guna mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan dan kemacetan lalu lintas di pusat ibu kota.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian keinginan dilakukan dengan aman dan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran aparat di lapangan berfungsi untuk memberikan pelayanan dan keamanan sehingga kegiatan berlangsung aman, tertib dan tidak mengganggu orang lain, kata Budi dalam keterangannya, Jumat (6/12/2026).
Menurut dia, polisi telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, mulai dari pengaturan lalu lintas, kemungkinan konvoi kendaraan, penutupan jalan situasional, pengamanan fasilitas umum, dan pencegahan kejahatan saat aksi berlangsung.
Polisi juga bersiap meningkatkan lalu lintas di sekitar Bundaran HI jika kepadatan kendaraan tinggi.
Namun pelaksanaannya akan dilakukan berdasarkan kasus per kasus, dengan mempertimbangkan keselamatan peserta aksi dan pengguna jalan.
Di sisi lain, BEM UI mengakui aksi unjuk rasa tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan di sekitar lokasi aksi.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan bahkan meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta, khususnya yang berada di sekitar Bundaran HI, atas kemacetan dan ketidaknyamanan yang terjadi besok,” ujarnya.
Melalui tindakan tersebut, BEM UI menyampaikan kritik terhadap serangkaian kebijakan pemerintah yang dinilai memperburuk kondisi perekonomian masyarakat.
Mereka mengusung lima tuntutan pokok, yaitu menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan program makanan bergizi gratis (MBG) dan membangun koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Yatalathof menilai kemacetan akibat aksi protes tersebut hanya bersifat sementara. Menurut dia, permasalahan yang mendesak adalah terbatasnya mobilitas sosial, terbatasnya kesempatan kerja, dan ketidakpastian masa depan yang dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
